Jakarta, TPC – Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat sistem SIASN Perencanaan dengan melibatkan Dinas Pendidikan seluruh daerah dalam kegiatan pemadanan data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Unor Sekolah. Upaya ini menjadi bagian dari integrasi SIASN dengan sistem Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan (VerValSP) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guna memastikan data ASN di sektor pendidikan lebih akurat, valid, dan tepat sasaran.
Kegiatan pemadanan data yang digelar secara luring dan daring di Jakarta pada 22–23 September 2025 ini, diikuti oleh Dinas Pendidikan seluruh instansi daerah, BKPSDM, dan Biro Organisasi Kemendikdasmen, serta dipimpin oleh Direktorat Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN. Tujuan utama kegiatan ini adalah menghindari duplikasi data dan memastikan identitas Unor Sekolah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, menegaskan bahwa pemadanan NPSN–Unor Sekolah menjadi kunci ketepatan perencanaan ASN di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
“Pemadanan data ini krusial agar proses perencanaan kebutuhan ASN tidak terhambat. Hingga saat ini, 168.095 data telah berhasil dipadankan, dan 6.501 data sisanya menjadi target penyelesaian maksimal pada kegiatan ini,” ujar Ridwan.
Ridwan menekankan, data yang terpadankan akan menjadi dasar penentuan jumlah dan jenis ASN, khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan, sehingga formasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata setiap satuan pendidikan.
Plt. Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Aris Windiyanto, menyampaikan bahwa efisiensi perencanaan ASN hanya bisa dicapai apabila semua data telah terintegrasi dan terpadankan dengan baik.
“Diharapkan seluruh pihak yang terlibat menunjukkan komitmen penuh untuk menyelesaikan pemadanan data tepat waktu, mengingat batas akhir penyelesaian adalah 23 September 2025,” ujar Aris.
Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam tata kelola ASN berbasis data.
Peran Dinas Pendidikan di setiap daerah sangat penting dalam proses pemadanan. Mereka bertugas memvalidasi data sekolah dan memastikan Unor Sekolah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sinergi ini memungkinkan BKN memetakan kebutuhan ASN secara akurat, menghindari kesalahan formasi, dan meningkatkan efisiensi distribusi tenaga pendidikan.
Ridwan menambahkan, keberhasilan pemadanan data akan berdampak langsung pada penempatan guru dan tenaga kependidikan yang tepat, sehingga setiap sekolah memiliki jumlah pegawai yang memadai sesuai kebutuhan belajar-mengajar.
Dengan data yang terpadankan dan perencanaan ASN yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan dapat ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan sekolah, mendukung tercapainya pembelajaran berkualitas dan pemerataan mutu pendidikan.
“Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berbasis meritokrasi. Setiap sekolah akan memiliki tenaga pengajar yang memadai, sehingga proses belajar mengajar berjalan optimal,” kata Ridwan.
Pemadanan NPSN–Unor Sekolah di SIASN Perencanaan merupakan bagian dari transformasi digital tata kelola ASN. Sistem ini mendukung data-driven decision making, memperkuat transparansi, dan menyiapkan BKN untuk menghadapi tantangan distribusi ASN yang semakin kompleks.
“Dengan integrasi lintas instansi ini, SIASN Perencanaan semakin solid dan menjadi fondasi perencanaan ASN berbasis data yang akurat, efisien, dan tepat sasaran,” pungkas Ridwan.
