Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pajak Indonesia dengan struktur ekonomi domestik sekaligus sistem perpajakan global.
Langkah ini menjadi strategi utama dalam mengoptimalisasi pendapatan negara 2026 serta memperkuat daya saing investasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita mendorong agar sistem perpajakan compatible dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Fokus Reformasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Purbaya, reformasi perpajakan yang sudah berjalan akan terus dipantau efektivitasnya. Target utamanya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, Kemenkeu juga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, serta inovasi layanan perpajakan sebagai penopang tambahan pendapatan.
Belanja Berkualitas dan APBN Sehat
Menkeu menegaskan bahwa APBN 2026 tidak hanya diarahkan untuk menambah penerimaan, tetapi juga memastikan belanja negara lebih berkualitas. Hal ini sejalan dengan 8 agenda prioritas Presiden Prabowo.
Pemerintah juga tengah merancang pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, termasuk mengendalikan utang dalam batas aman serta memanfaatkan SAL (Sisa Anggaran Lebih) sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Koordinasi Fiskal, Moneter, dan Keuangan
Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
“RAPBN harus tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu merespons dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan,” tutup Purbaya.
