Prabowo Kebut IKN: Istana Tekankan Percepatan Legislatif–Yudikatif Tuntas 2028
Nusantara, TPC – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan terkini perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN (OIKN) dalam kunjungan kerjanya ke kawasan inti pemerintahan IKN, Selasa (13/1/2026). Laporan tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung Presiden terhadap progres pembangunan infrastruktur strategis negara yang dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah memberikan penekanan khusus agar pembangunan fasilitas-fasilitas utama negara di IKN dapat dipercepat, terutama yang berkaitan dengan fungsi legislatif dan yudikatif.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Menteri Pras.
Penekanan tersebut menunjukkan konsistensi arah kebijakan Presiden Prabowo dalam memastikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN tidak berhenti pada pembangunan simbolik, melainkan benar-benar menghadirkan ekosistem pemerintahan yang utuh dan fungsional.
Dalam rapat bersama jajaran OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Mensesneg, catatan Presiden pada prinsipnya menitikberatkan pada dua aspek utama: perbaikan kualitas dan percepatan proses pembangunan.
“Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi, misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” jelas Menteri Pras.
Catatan tersebut menegaskan pendekatan Presiden yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada ketepatan fungsi dan kualitas desain. IKN diposisikan bukan sekadar sebagai pusat administrasi baru, melainkan sebagai wajah tata kelola negara modern yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Tiga Fungsi Pemerintahan Jadi Target Utama
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa percepatan pembangunan diarahkan agar tiga fungsi utama pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat segera beroperasi secara penuh di IKN.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” lanjut Menteri Pras.
Penegasan ini penting mengingat keberhasilan IKN sebagai ibu kota negara sangat ditentukan oleh kesiapan ketiga pilar kekuasaan tersebut. Tanpa kehadiran fungsi legislatif dan yudikatif yang memadai, pemindahan pusat pemerintahan berisiko timpang dan tidak efektif.
Usai meninjau IKN, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Menurut Mensesneg, agenda tersebut mencerminkan strategi pemerintah yang berjalan paralel antara pembangunan fisik negara dan pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah, kata Prasetyo Hadi, terus membangun berbagai fasilitas pendidikan mulai dari sekolah rakyat untuk masyarakat desil 1 dan desil 2 hingga penguatan sekolah unggulan sebagai pusat pembinaan calon pemimpin masa depan.
“Sekali lagi ini memang kita bekerja keras untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan kita. Sekolah rakyat untuk desil 1, desil 2 kita adakan, kita bangun. Kemudian yang sekolah unggulan juga kita bangun,” ujar Menteri Pras.
Menurut Mensesneg, pembangunan pendidikan dan percepatan IKN memiliki tujuan strategis yang sama: menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu mengawaki kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita benar-benar ingin mempersiapkan sumber daya manusia kita, yang kita harapkan akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Dengan demikian, pembangunan IKN di era Presiden Prabowo tidak berdiri sendiri sebagai proyek infrastruktur, melainkan menjadi bagian dari desain besar pembangunan nasional—menghubungkan tata kelola negara modern, percepatan institusi pemerintahan, dan investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia.
