Di Saat Harga Global Melonjak, Pertamina Justru Tahan BBM—Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Jakarta, TPC – Di tengah lonjakan harga minyak mentah global dan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Mei 2026. Kebijakan ini memicu pertanyaan publik mengenai pihak yang paling diuntungkan dari keputusan tersebut.
Berdasarkan data resmi MyPertamina, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti penetapan sebelumnya. Pertamax Turbo masih berada di Rp19.400 per liter, Dexlite Rp23.600 per liter, Pertamina Dex Rp23.900 per liter, dan Pertamax bertahan di Rp12.300 per liter.
Sementara itu, harga BBM subsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar berada di Rp6.800 per liter.
Secara global, harga minyak menunjukkan tren kenaikan signifikan. Rata-rata harga minyak Brent dalam dua bulan terakhir mencapai sekitar US$100 per barel, sementara minyak jenis WTI juga mengalami lonjakan tajam. Kondisi ini, ditambah pelemahan rupiah, seharusnya meningkatkan biaya impor energi Indonesia.
Dalam skema normal, faktor tersebut akan mendorong penyesuaian harga BBM domestik. Hal ini mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 19 K/10/MEM/2019 yang mempertimbangkan harga Mean of Platts Singapore (MOPS) dan kurs rupiah.
Namun, pemerintah memilih menahan harga dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan sosial. Kebijakan ini dinilai bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di satu sisi, konsumen menjadi pihak yang langsung merasakan manfaat dari stabilnya harga BBM. Namun di sisi lain, keputusan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara, khususnya jika tren harga minyak dunia terus naik dan selisih harga harus ditutup melalui subsidi atau kompensasi.
Pengamat menilai, langkah ini merupakan strategi jangka pendek untuk menjaga stabilitas, meski memiliki konsekuensi fiskal yang perlu diantisipasi ke depan. Pemerintah pun dihadapkan pada dilema antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan anggaran negara.
Dengan dinamika tersebut, arah kebijakan harga BBM ke depan diperkirakan akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kemampuan fiskal pemerintah dalam menahan tekanan subsidi energi.
